BANDAR LAMPUNG — Ada pemandangan menarik di sebuah agenda pemerintah.
Seorang jurnalis datang membawa kamera.
Bukan membawa senjata. Bukan pula membawa spanduk demonstrasi. Hanya kamera—alat yang memang sejak lama menjadi “senjata” wartawan untuk mengabadikan peristiwa dan mencari informasi.
Namun, di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026), kamera itu disebut diminta berhenti bekerja.
Tak hanya berhenti merekam, jurnalis Garuda TV berinisial AA juga disebut diminta menghapus rekaman yang sudah tersimpan.
Di sinilah cerita menjadi menarik.
Sebab pertanyaan publik kemudian bukan lagi sekadar, “Mengapa wartawan dilarang merekam?”
Pertanyaannya berubah menjadi: siapa yang memberikan perintah?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, AA saat menjalankan tugas jurnalistik dalam agenda Gubernur Lampung terkait Padel Gubernur Cup didatangi seorang anggota tim media gubernur berinisial D.
D disebut meminta AA menghentikan aktivitas jurnalistik sekaligus menghapus rekaman video.
Alasannya?
Nah, bagian inilah yang masih membutuhkan penjelasan.
AA disebut sempat mempertanyakan dasar larangan tersebut. Namun, permintaan untuk menghentikan peliputan dan menghapus rekaman tetap disampaikan.
Kalau memang ada aturan yang melarang peliputan, tentu publik ingin tahu.
Aturannya apa?
Siapa yang membuat?
Siapa yang memerintahkan?
Dan yang paling menarik: mengapa rekamannya harus dihapus?
Kamera Rupanya Bisa Menjadi Masalah
Dalam kegiatan pemerintah, tentu ada protokol.
Ada petugas keamanan.
Ada pengaturan tempat.
Ada tata tertib.
Ada pula kewenangan penyelenggara untuk menjaga agar acara berjalan tertib.
Semua itu masuk akal.
Tetapi kamera wartawan juga punya “pekerjaan rumah”.
Ia harus merekam.
Wartawannya juga harus meliput.
Kalau kamera dianggap mengganggu, tentu bisa disampaikan. Kalau ada zona tertentu yang tidak boleh dimasuki, bisa diarahkan.
Masalahnya muncul ketika pengaturan acara berubah menjadi permintaan menghapus hasil liputan.
Sebab, bagi wartawan, rekaman bukan sekadar file video.
Ia adalah bahan jurnalistik.
Menghapus rekaman berarti menghapus bagian dari proses kerja jurnalistik.
Maka wajar jika kemudian muncul pertanyaan: apakah kewenangan protokoler sudah berubah menjadi kewenangan editorial?
Ironi yang Lebih Menarik
Ada bagian lain yang membuat kisah ini semakin menarik.
D disebut pernah memiliki latar belakang sebagai jurnalis di salah satu media besar.
Jika informasi tersebut benar, tentu pengalaman itu menarik untuk dicermati.
Sebab seorang yang pernah menjadi wartawan mestinya tahu bagaimana rasanya ketika sedang mengejar gambar, mengejar pernyataan, mengejar momen, lalu tiba-tiba ada seseorang berkata:
“Sudah, jangan liput.”
Lebih menarik lagi jika kemudian ditambahkan:
“Hapus rekamannya.”
Dunia jurnalistik memang penuh kejutan.
Dulu kamera dikejar untuk mendapatkan gambar.
Sekarang, kamera justru bisa diminta berhenti.
Dulu wartawan mencari informasi.
Sekarang wartawan justru mencari informasi tentang siapa yang menyuruhnya berhenti.
Begitulah ironi kehidupan pers.
Pers Bukan Tamu yang Harus Selalu Menunduk
Pemerintah tentu berhak mengatur kegiatan.
Tetapi wartawan bukan bagian dari protokoler.
Wartawan datang bukan untuk menjadi dekorasi acara.
Bukan pula sekadar pelengkap daftar undangan.
Wartawan datang menjalankan fungsi pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers serta memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
UU Pers juga mengatur larangan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan mengenai kemerdekaan pers.
Namun, tentu saja, setiap peristiwa harus dilihat secara utuh.
Apakah kegiatan terbuka untuk peliputan?
Apakah ada pembatasan yang sah?
Apakah wartawan melanggar ketentuan tertentu?
Atau justru terjadi kesalahpahaman komunikasi?
Semua itu membutuhkan penjelasan.
Bukan asumsi.
Bukan bisik-bisik.
Dan bukan pula jawaban model “sudah, jangan dibahas”.
Pertanyaan yang Justru Makin Banyak
Dugaan penghalangan peliputan tersebut bahkan telah mendapat perhatian organisasi profesi.
AJI Bandar Lampung disebut mengecam dugaan intimidasi dan pelarangan peliputan serta meminta klarifikasi dari Gubernur Lampung.
FJPI Lampung juga menyatakan keprihatinan atas dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik dalam agenda pemerintah provinsi.
Artinya, persoalan ini sudah bukan sekadar cerita antara wartawan dan seseorang di lapangan.
Ada kepentingan yang lebih besar.
Yakni bagaimana pemerintah dan pers menjalankan perannya masing-masing.
Karena itu, ada beberapa pertanyaan sederhana yang sebenarnya tidak terlalu sulit dijawab.
Apakah benar ada instruksi melarang AA meliput?
Jika ada, siapa yang memberikan instruksi?
Apa dasar aturannya?
Mengapa rekaman harus dihapus?
Dan terakhir, apakah D bertindak atas instruksi resmi atau atas keputusan sendiri?
Kalau ada instruksi resmi, tinggal dijelaskan.
Kalau tidak ada instruksi resmi, juga tinggal dijelaskan.
Sederhana.
Jangan Sampai Kamera Lebih Menakutkan daripada Berita
Kebebasan pers memang terdengar gagah ketika dibacakan dalam pidato.
Tetapi ujian sebenarnya bukan di atas panggung.
Ujiannya ada ketika wartawan mengangkat kamera.
Ketika mikrofon diarahkan.
Ketika pertanyaan diajukan.
Dan ketika seseorang merasa tidak nyaman karena ada wartawan yang sedang merekam.
Di situlah kualitas hubungan pemerintah dan pers diuji.
Sebab pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan program kepada masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pers untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Maka hubungan keduanya seharusnya bukan seperti polisi dan pelanggar lalu lintas.
Wartawan tidak perlu diperlakukan sebagai orang yang harus dihentikan setiap kali kameranya menyala.
Kalau memang ada aturan, tunjukkan.
Kalau ada batasan, jelaskan.
Kalau ada kesalahan wartawan, sampaikan.
Dan kalau ternyata tidak ada aturan yang melarang, mungkin kamera itu sebaiknya dibiarkan bekerja.
Sebab kamera wartawan memang tugasnya merekam.
Bukan meminta izin kepada rasa tidak nyaman.
Pada akhirnya, peristiwa di The Canopy meninggalkan satu pertanyaan yang sederhana tetapi penting:
Ketika seorang jurnalis diminta berhenti meliput dan menghapus rekaman dalam sebuah agenda pemerintah, sebenarnya siapa yang memberikan kewenangan untuk meminta hal tersebut?
Jawabannya akan menentukan apakah peristiwa itu sekadar salah komunikasi di lapangan, persoalan protokoler, atau justru dugaan pembatasan kerja jurnalistik.
Dan selama jawabannya belum ada, kamera boleh saja berhenti merekam. (Red)
